Penciptaan Kekacauan dan Keruntuhan Pemerintahan

 

"Setiap kekuasaan berdiri di atas panggung rapuh bernama keteraturan. Namun, seperti kaca yang indah sekaligus mudah retak, keteraturan itu bisa pecah hanya dengan sedikit guncangan. Kekacauan bukanlah sekadar kebisingan jalanan atau asap dari ban terbakar, melainkan sebuah strategi tua yang berulang kali hadir dalam sejarah manusia, kadang lahir dari kelaparan, kadang dari ambisi, kadang dari tangan-tangan asing yang tersembunyi. Sejarah dunia menunjukkan, tak ada pemerintahan yang benar-benar jatuh karena peluru semata; banyak yang runtuh oleh riuh massa, krisis ekonomi, banjir informasi palsu, atau kelemahan institusinya sendiri. Di situlah ironi politik bersemayam, sebuah rezim yang terlihat kokoh bisa hancur hanya karena benih kekacauan yang tumbuh tak terkendali."

 

Kekacauan Sosial: Jalanan Sebagai Arena Kekuasaan

Dalam teori gerakan sosial (social movement theory), massa dianggap sebagai kekuatan laten yang dapat melegitimasi atau mendelegitimasi penguasa. Ketika masyarakat turun ke jalan, tidak hanya tuntutan yang muncul, tetapi juga simbol runtuhnya legitimasi politik.

Contoh klasiknya adalah Revolusi Prancis 1789. Kelangkaan roti menjadi pemicu, tetapi ketidakadilan sosial adalah bara utamanya. Ribuan perempuan pasar berjalan menuju Versailles menuntut pangan. Ironinya, protes yang bermula dari urusan dapur justru merobek jantung kekuasaan monarki. Louis XVI dipaksa kembali ke Paris, kehilangan aura kedaulatan yang selama ini dianggap sakral. Kekacauan sosial itu adalah lonceng kematian monarki absolut.

Lompatan dua abad kemudian membawa kita ke Arab Spring. Tunisia dan Mesir menjadi saksi bagaimana api kecil berupa protes lokal menyebar menjadi badai regional. Di Tunisia, aksi seorang penjual buah, Mohamed Bouazizi, membakar bukan hanya tubuhnya, tapi juga legitimasi rezim Ben Ali. Gelombang massa di jalanan, diperkuat oleh media sosial, menjadikan kerusuhan sebagai alat tekanan politik paling efektif. Kekacauan sosial di sini bukanlah spontanitas semata, melainkan bentuk collective action yang membuka ruang transisi.

 

Kekacauan Ekonomi: Krisis Sebagai Senjata

Sejarah memperlihatkan bahwa ketika dapur rakyat kosong, kursi penguasa ikut goyah. Kekacauan ekonomi sering kali menjadi alat paling ampuh dalam mengguncang rezim.

Kasus Chili 1973 menunjukkan bagaimana krisis buatan dapat dijadikan senjata. Presiden Salvador Allende menghadapi oposisi yang tidak hanya menentang kebijakan sosialisnya, tetapi juga secara sistematis melumpuhkan perekonomian. Pemogokan nasional, penimbunan barang, dan embargo tidak resmi menciptakan inflasi yang mencekik. Antrean panjang dan rak kosong di pasar menjadi propaganda yang lebih kuat daripada pidato politik. Oposisi terang-terangan menyebut aksi mereka sebagai upaya untuk “menciptakan kekacauan” demi menjatuhkan pemerintah. Krisis ekonomi itu membuka jalan bagi kudeta militer yang kemudian mengangkat Augusto Pinochet.

Di Amerika Latin, pola serupa berulang. Guatemala 1954 menjadi contoh klasik intervensi eksternal. CIA menjalankan Operation PBSUCCESS, sebuah kombinasi antara tekanan ekonomi, kampanye propaganda, dan dukungan terhadap pasukan pemberontak. Kekacauan ekonomi sengaja dipelihara untuk mematahkan legitimasi Presiden Jacobo Árbenz, yang akhirnya tumbang.

Dalam kerangka teori politik, ini sesuai dengan konsep destabilisasi, yakni strategi memperpanjang krisis agar rezim tidak mampu menawarkan solusi. Kekacauan ekonomi, meski tidak selalu lahir dari niat politis, sering menjadi katalis runtuhnya pemerintahan.

 

Kekacauan Informasi: Disinformasi Sebagai Senjata Senyap

Jika pada abad ke-18 kekacauan lahir dari kelangkaan roti, maka abad ke-21 menyaksikan lahirnya kekacauan informasi. Disinformasi, propaganda, dan operasi siber menjadi instrumen modern untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam literatur mengenai hybrid warfare, aktor negara maupun non-negara memanfaatkan media sosial, berita palsu, dan serangan siber untuk menggoyang stabilitas politik lawan. Studi tentang Rusia menunjukkan bahwa rezim tersebut memanfaatkan “informasi yang mengacaukan” untuk merusak kepercayaan terhadap demokrasi Barat. Serangan siber dan disinformasi yang dituduhkan pada pemilu Amerika Serikat 2016 adalah contoh nyata bagaimana kekacauan informasi menciptakan polarisasi mendalam hingga menimbulkan krisis politik, bahkan kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021.

Kembali ke Guatemala 1954, propaganda radio yang diatur CIA memainkan peran kunci dalam menciptakan ilusi kekuatan pemberontak. Informasi palsu dipakai untuk memperbesar rasa takut, memunculkan persepsi bahwa pemerintah telah kehilangan kendali, sehingga mempercepat keruntuhan rezim.

Kekacauan informasi bekerja bukan dengan menghancurkan fisik, melainkan dengan merusak persepsi. Ketika masyarakat tak lagi percaya pada kebenaran, rezim kehilangan pijakan legitimasi.

 

Kekacauan Institusional: Retaknya Pilar Kekuasaan

Tidak ada rezim yang jatuh hanya karena rakyat marah; ia runtuh ketika pilar institusinya ikut goyah. Kekacauan institusional, paralisis lembaga, krisis konstitusional, atau perpecahan militer, sering menjadi pemicu akhir.

Contoh paling gamblang adalah Uni Soviet 1991. Para petinggi komunis melancarkan kudeta untuk menggulingkan Mikhail Gorbachev. Demonstrasi dilarang, media dibungkam, dan tank-tank memasuki Moskow. Namun, alih-alih mengembalikan stabilitas, aksi itu justru memperlihatkan retaknya loyalitas institusi. Boris Yeltsin berdiri di atas tank, menyerukan pemogokan umum, sementara sebagian militer menolak menembaki rakyat. Kegagalan kudeta itu justru mempercepat bubarnya Uni Soviet.

Pelajaran dari sini jelas, kekacauan sosial atau ekonomi hanya bisa menjatuhkan rezim bila menemukan resonansi di tubuh institusi negara. Retaknya kesetiaan militer, birokrasi, atau parlemen sering menjadi titik kritis yang menentukan.

 

Kekacauan Sebagai Mekanisme, Bukan Tujuan

Dari keempat dimensi di atas, jelas bahwa penciptaan kekacauan bukanlah sekadar gejala, melainkan mekanisme dalam perubahan rezim. Teori gerakan sosial menekankan bahwa aksi kolektif mampu meruntuhkan rezim ketika didukung momentum. Konsep hybrid warfare menjelaskan integrasi kekacauan informasi, ekonomi, dan politik untuk melumpuhkan negara sasaran . Sedangkan teori destabilisasi menggarisbawahi pentingnya memperpanjang krisis hingga rezim kehilangan daya kelola.

Namun, penting dicatat: kekacauan tidak otomatis menghasilkan demokrasi atau stabilitas baru. Revolusi Prancis berakhir dalam masa teror, Arab Spring menghasilkan transisi yang campur aduk; Chili pasca-1973 terjebak dalam rezim militer otoriter. Artinya, kekacauan hanyalah pintu, bukan jaminan menuju sistem politik yang lebih baik.

Sejarah memberi pelajaran pahit, kekuasaan sering runtuh bukan oleh peluru yang diarahkan dari luar, melainkan oleh kekacauan yang membusuk dari dalam. Kekacauan sosial menggerakkan massa, kekacauan ekonomi melumpuhkan kesejahteraan, kekacauan informasi merusak kepercayaan, dan kekacauan institusional meretakkan pilar negara.

Bagi para peneliti, memahami dinamika ini penting bukan untuk merencanakan tumbangnya pemerintahan, melainkan untuk mengenali kerentanan yang mengintai setiap rezim. Politik, pada akhirnya, adalah permainan rapuh antara keteraturan dan kekacauan. Dan seperti kaca yang bening namun mudah pecah, setiap rezim harus memilih: memperkuat fondasi legitimasi atau menunggu saat di mana riuh massa, inflasi, propaganda, dan pengkhianatan elit bersatu menjadi badai yang tak terbendung.